Pajak Karbon adalah pajak yang dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Pajak Karbon ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP). Pengimplementasian Pajak Karbon mengalami beberapa kali pengunduran. Pada UU HPP, implentasi dijadwalkan berlaku mulai 1 April 2022, namun kemudian diundur ke bulan Juli 2022. Terakhir, Pajak Karbon rencana diterapkan mulai tahun 2025 yang tentunya dengan mempertimbangkan situasi perekonomian global.
Meskipun demikian, baru baru ini pemerintah menerbitkan aturan turunan UU HPP melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (PP 50/2022). Peraturan pemerintah tersebut memuat bahasan mengenai pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban Pajak Karbon yang diatur pada BAB 13 Pasal 69 dan Pasal 70.
Ketentuan Pajak Karbon dalam PP 50/2022
Pertama, Pajak Karbon dilunasi dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak atau dipungut oleh pemungut Pajak Karbon.
Kedua, Wajib Pajak yang melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak Karbon paling lama 4 bulan setelah akhir tahun kalender. Namun, kewajiban melaporkan SPT ini tidak berlaku bagi Wajib Pajak yang melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dengan kriteria tertentu (batasan kapasitas pembangkit listrik).
Ketiga, Wajib Pajak pemungut Pajak Karbon memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak Karbon setiap bulannya paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.
Keempat, Wajib Pajak yang melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon maupun Wajib Pajak pemungut Pajak Karbon wajib menyelenggarakan pencatatan atas aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dan/atau penjualan barang yang mengandung karbon, yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung besarnya Pajak Karbon yang terutang. Pencatatan tesebut dapat bersumber dari catatan, dokumen, dan/atau data dan wajib dikelola atau disimpan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) atau ayat (2) PP 50/2022.
